Pengelolaan keuangan publik di Ende merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Kendala yang sering dihadapi dalam hal ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, “Kendala utama dalam pengelolaan keuangan publik di daerah adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.” Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi yang merugikan masyarakat secara luas.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Ende. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi serta melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.” Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan akan tercipta pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas dan integritas para pengelola keuangan publik di Ende. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan yang terus menerus agar para pengelola keuangan publik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola anggaran publik dengan baik.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan publik di Ende, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. Sehingga, anggaran publik dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.